Presiden Bahas Pertumbuhan Perdagangan dan Ekonomi Dengan SAR Hongkong

Ina Parliament. Jakarta,

Pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Chief Executive of Hong Kong Special Administrative Region (SAR), Carrie Lam, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (25/4), sebagai kunjungan balasan yang membahas mengenai pertumbuhan perdagangan dan pertumbuhan ekonominya yang meningkat.

“Apalagi kita baru menyelesaikan menandatangani ASEAN-Hong Kong FTA dan sangat positif pembicaraan di antara Bapak Presiden dengan Chief Executive. Kita sepakat untuk meningkatkan investasi dan perdagangan, bahkan mereka sangat membuka diri,” ujar Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita usai mendampingi Presiden di halaman Istana Negara, Jakarta.

Mendag menyampaikan, Indonesia akan mempergunakan Hong Kong sebagai Hub-nya untuk ekspor. Merespons hal tersebut, menurut Mendag, Chief Executive of Hong Kong juga menawarkan berbagai hal, termasuk di dalamnya kegiatan-kegiatan pameran dan promosi di Hong Kong untuk berbagai produk-produk Indonesia seperti tropical food dan sebagainya.

Mengenai peningkatan perdagangan, lanjut Mendag, Pemerintah Hong Kong akan buka dan investasi dan akan mendorong untuk masuk ke Indonesia untuk investasi baik di infrastruktur maupun sektor lain.

Senada dengan Mendag, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong menyampaikan di samping menjadi hub untuk ekspor Indonesia, Hong Kong juga hub untuk investasi.

“Jadi sebagai salah satu sentra keuangan dunia, sebagai sebuah financial hub tadi dibicarakan mengenai pendanaan infrastruktur, financing, dan jasa-jasa pendukungnya,” ujar Kepala BKPM seraya menyampaikan bahwa Hong Kong memiliki banyak sarana profesi-profesi pendukung jasa profesi, seperti akuntansi, administrasi, project coordinator, risk management dan sebagainya. Itulah, menurut Kepala BKPM, yang Hong Kong tawarkan untuk membantu proyek-proyek infrastruktur dan investasi ke Indonesia.

“Jadi memang mereka bisa memainkan peranan yang penting di SDM termasuk meningkatkan SDM kita ya, kapasitas kita di sektor keuangan di jasa-jasa pendukung untuk investasi,” pungkas Kepala BKPM.(Harold) PERATURAN