Artikel
-
Kabinet Kerja Punya Menteri Perempuan Terbanyak
Ina Parliament. Jakarta, Setelah empat tahun memimpin, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka alasan mengapa dirinya menunjuk sembilan perempuan dalam Kabinet Kerja yang dipimpinnya, yang merupakan terbanyak dalam sejarah karena kebiasaan pemerintahan sebelumnya rata-rata hanya ada 3-4 perempuan dalam kabinetnya. “Karena saya yakin kehebatan perempuan, saya juga meyakini ketelitian, ketangguh[...]
Selengkapnya -
Jawaban Presiden Jokowi Soal Isu PKI, Antek Asing, dan Harga Bahan Pokok Naik
Ina Parliament. Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan keprihatinannya, sekarang ini muncul isu-isu yang menurutnya tidak mencerdaskan rakyat, tidak mematangkan masyarakat dalam berdemokrasi. “Ini bisa memecah kita, kalau kita nggak segera kembali kepada rel bahwa pilihan bupati, pilihan wali kota, pilihan gubernur, pilihan presiden itu akan ada terus setiap 5 tahun,” kata Pres[...]
Selengkapnya -
Presiden Jokowi: “Jangan Terjebak Pada Pusaran Fitnah”
Ina Parliament. Sumenep, Mengakhiri rangkaian kegiatan dalam kunjungannya ke Jawa Timur, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka Festival Keraton dan Masyarakat Adat ASEAN (FKMA) V Tahun 2018, yang digelar di Alun-alun Kabupaten Sumenep, Pulau Madura, Jawa Timur, Minggu (28/10) sore. Kegiatan ini dihadiri sekitar 300 raja, sultan, permaisuri, ratu, dan pangeran yang tergabung dalam Forum Silaturah[...]
Selengkapnya -
Pemerintah Didorong Segera Terbitkan Aturan Pelaksana UU Kekarantinaan Kesehatan
Ina Parliament. Kepri, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Arif Wibowo berharap dengan adanya sosialisasi mengenai Undang-Undang (UU) Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, pemerintah segera menerbitkan aturan pelaksanaannya. Arif menilai, banyak UU yang peraturan pelaksanaannya belum terbit, padahal ada kebutuhan hukum dan kebutuhan teknis agar UU tersebut dapat dilaksanakan dan man[...]
Selengkapnya -
Presiden Jokowi: “Urusan Kebangsaan Kita Rampung”
Ina Parliament. Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, dalam masalah kebangsaan, sejak awal sampai sekarang sebetulnya Indonesia ini nilainya sudah A, sudah rampung. Negara lain melihat kita itu terkagum-kagum. “Penduduk kita sekarang sudah 260 juta, dan kita ini diberkati oleh Tuhan dengan keberagaman, perbedaan-perbedaan, warna-warni,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sa[...]
Selengkapnya -
Komisi I Terus Berupaya Jadikan BIN Semakin Profesional
Ina Parliament. Bogor, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Asril Hamzah Tanjung menegaskan, Komisi I DPR RI akan terus berupaya menjadikan Badan Intelijen Negara (BIN) sebagai lembaga yang profesional. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan anggaran BIN dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya. Asril menjabarkan, pada tahun 2016 anggaran BIN sebesar Rp[...]
Selengkapnya -
Komisi II DPR Evaluasi Program PTSL di Kalimantan Timur
Ina Parliament. Balikpapan, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan program unggulan pemerintahan Presiden Jowo Widodo. Komisi II DPR RI akan terus mengevaluasi karena ini juga terkait dengan kuantitas dan kualitas yang ingin dicapai dari program ini. Di wilayah Kalimantan Timur didapati beberapa laporan masyarakat yang jadi isu menonjol terkait pertanahan dan perizinan. Terma[...]
Selengkapnya -
Seskab: “Demokrasi Jadi Baik Kalau Institusi Hukumnya Sudah Settle”
Ina Parliament. Jakarta, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan, sebuah pemerintahan akan menjadi lebih baik jika memiliki hal yang disebut dengan Law Center. “Kita mempunyai satu PR (pekerjaan rumah) untuk jangka panjang yang mudah-mudahan kita bisa wujudkan untuk membangun sebuah pemerintahan yang lebih baik,” kata Seskab saat memimpin rapat mengenai reformasi regulasi menu[...]
Selengkapnya -
Kecuali Permintaan KPU, Menristekdikti Larang Capres/Cawapres Datangi Kampus
Ina Parliament. Jakarta, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) M. Nasir menegaskan, sesuai undang-undang yang ada, semua calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) termasuk semua yang terkait dalam politik tidak boleh melakukan kegiatan di dalam kampus. “Kampus bukan tempat untuk kampanye partai politik maupun kampanye calon presiden maupun calon wa[...]
Selengkapnya