Artikel
-
Mei 13 2019Presiden Jokowi Serahkan Kasus Ancaman Pada Dirinya Ke Proses Hukum
Ina Parliament. Malang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku tidak terganggu dengan ancaman pembunuhan terhadap dirinya yang dilontarkan oleh salah seorang peserta demo di Bawaslu, Jakarta, beberapa waktu lalu, yang videonya sempat viral di sejumlah media sosial. “Enggak lah, ini kan bulan puasa, kita semuanya puasa. Iya kan? Yang sabar,” kata Presiden Jokowi menjawab wartawan usai meresmi[...]
Selengkapnya -
Mei 10 2019Dewan Pengarah BPIP Sarankan Antisipasi Berlanjutnya Keterbelahan
Ina Parliament. Jakarta, Sejumlah tokoh yang menjadi anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di antaranya Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PBNU Siad Aqil Siraj, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif, Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno, dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana[...]
Selengkapnya -
Mei 08 2019Perpres tentang Syarat dan Tata Cara Pengadaan Alpalhankam dengan Kontrak Jangka Panjang
Ina Parliament. Jakarta, Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, pada 29 April 2019, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Produk Industri Pertahanan dengan Kontrak Jan[...]
Selengkapnya -
Mei 07 2019Presiden Teken Perpres Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri
Ina Parliament. Jakarta, Dengan pertimbangan merkuri merupakan bahan berbahaya dan beracun yang tahan urai dan dapat terakumulasi dalam makhluk hidup, pemerintah memandang diperlukan pengaturan penggunaannya agar tidak memberikan dampak negatif bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Atas pertimbangan itu, pada 22 April 2019, telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 Tahun[...]
Selengkapnya -
Mei 01 2019Baru 53 Persen PNS Pelanggar Tipikor Diberhentikan
Ina Parliament. Jakarta, Hingga 30 April 2019 pukul 09.00 WIB yang merupakan batas waktu terakhir, dari total 2.357 Pegawai Negeri Sipil pelanggar Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang sudah berkekuatan hukum tetap baru 1.237 atau 53 Persen yang telah mendapatkan Surat Keputusan (SK) Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). “Jumlah 1.237 PNS itu meliputi 58 PNS Pusat dan 1.179 PNS Daerah,” [...]
Selengkapnya -
Apr 28 2019Kemendagri Minta PNS Terpidana Korupsi Segera Diberhentikan
Ina Parliament. Jakarta, Menyusul adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 87/PUU-XVI/2018 tanggal 25 April 2019 yang menegaskan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht) melakukan perbuatan yang ada kaitannya dengan jabatan seperti korupsi, suap, dan lain-lain agar segera diberhentikan dengan tidak hormat, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri[...]
Selengkapnya -
Apr 23 2019Pemilu Sudah Selesai, Menko Polhukam Ajak Masyarakat Ikut Jaga Keamanan
Ina Parliament. Bogor, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto meyakinkan, tidak ada masalah dengan keamanan pasca pemilihan umum yang digelar serentak di Indonesia pada 17 April 2019 lalu. Namun demikian, ia mengajak masyarakat untuk berpartisipasi menjaga keamanan dan ketertiban agar pembangunan tetap bisa dilaksanakan. “Saat ini predikat Indonesia, [...]
Selengkapnya -
Apr 18 2019Moeldoko Imbau Masyarakat Tenang
Ina Parliament. Jakarta, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengajak masyarakat untuk sabar menunggu Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres). Ia mengimbau masyarakat untuk tenang dan menahan emosinya. “Saya pikir semuanya harus menjaga ucapan, menjaga perilaku, dan menjaga hati sabar. Pak Jokowi kemarin juga meminta[...]
Selengkapnya -
Apr 08 2019Menhub Targetkan Lima Pelabuhan di Indonesia Bebas Korupsi
Ina Parliament. Jakarta, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi telah menargetkan lima pelabuhan lain di Indonesia dapat mengikuti jejak Pelabuhan Tanjung Priok yang sudah mendapat penghargaan wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Hal ini disampaikan Menhub saat membuka Rapat Kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2019 di ruang Matar[...]
Selengkapnya
