Artikel
-
Mei 06 2020Dukung Produktivitas Perdesaan, Pemerintah Percepat Program Padat Karya di 900 Kecamatan.
Ina Parliament Jakarta : Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mempercepat penyaluran Program Padat Karya Tunai (PKT/cash for work) guna mengurangi angka pengangguran dan mempertahankan daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian perekonomian pada masa Pandemi Covid-19. Tahun 2020, anggaran Program Padat Karya sebesar Rp11,2 triliun utamanya digunakan u[...]
Selengkapnya -
Mei 06 2020Penerima Bantuan Pertanian: Petani Serabutan, Buruh Tani dan Penggarap Terdampak Langsung Covid-19.
Ina Parliament Jakarta : Penerima bantuan pertanian bagi petani miskin terdiri atas petani serabutan, berstatus buruh tani, dan petani penggarap, karena mereka ini yang dalam terdampak Covid-19 secara langsung. Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo, menjawab pertanyaan mengenai bantuan bagi petani, usai Rapat Terbatas (Ratas), Selasa (5/5). Untuk itu, Men[...]
Selengkapnya -
Mei 06 2020Menko Perekonomian: Komoditas Pangan Stok dan Cadangan Relatif Terjaga.
Ina Parliament Jakarta : Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa perkembangan 11 komoditas pangan seluruhnya cadangan maupun stoknya relatif terjaga. ”Jadi kalau kita lihat per komoditi beras medium dengan harga terakhir masih Rp11.750, beras premium masih Rp12.700, gula pasir Rp18.050, tapi ada yang mulai turun ke Rp17.000,” ujar Menko Perekono[...]
Selengkapnya -
Mei 05 2020Ini Penjelasan Menkeu Soal Latar Belakang Perpu Nomor 1 Tahun 2020.
Ina Parliament Jakarta : Penyebaran Covid-19 sebagai pandemi pada sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, sesuai data WHO menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar. Hal itu berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat sehingga terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi nas[...]
Selengkapnya -
Mei 04 2020DAU/DBH Potensi Ditunda Bagi Pemda Belum dan Tidak Penuhi Syarat Laporan APBD Terkait Covid-19.
Ina Parliament Jakarta : Pemerintah daerah (Pemda) yang tidak memenuhi ketentuan Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2020 dapat ditunda penyaluran sebagian Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau Dana Bagi Hasil (DBH)-nya. Hal ini untuk memastikan komitmen Pemerintah Daerah (Pemda) dalam pencegahan/penanganan Covid-19 sesuai ketentuan PMK No.35/PMK.07/2020 tentang P[...]
Selengkapnya -
Mei 04 2020Berlaku Mei-Oktober 2020, Pemerintah Bebaskan Tarif Listrik Bisnis dan Industri Kecil 450 VA.
Ina Parliament Jakarta : Pemerintah memutuskan untuk membebaskan tarif listrik bagi pelanggan golongan bisnis dan industri skala kecil yang menggunakan listrik 450 VA mulai bulan Mei hingga Oktober 2020. “Kebijakan ini merupakan lanjutan dari kebijakam sebelumnya yaitu pembebasan dan pemberiam diskon bagi pelanggan rumah tangga,” demikian rilis yang disampaikan Humas PT Perusahaan Listrik Neg[...]
Selengkapnya -
Apr 30 2020Menkeu: Bantuan Modal Kerja bagi UMKM Akan Diidentifikasi dari Perbankan.
Ina Parliament Jakarta : Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati (SMI) menyampaikan bahwa bantuan modal kerja bagi Usaha MIkro, Kecil, dan Menengah (UMKM) akan diidentifikasi berdasarkan dari perbankan. ”Kredit usaha, kecil, menengah tadi yang mendapatkan restructuring mereka dalam waktu dekat mungkin akan membutuhkan modal kerja untuk memulai lagi aktivitasnya,” ujar Menkeu usai men[...]
Selengkapnya -
Apr 30 2020Program Subsidi bagi UMKM Berlaku Seluruh Indonesia Bukan Hanya Pulau Jawa.
Ina Parliament Jakarta : Program Subsidi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) cakupannya bukan hanya di Pulau Jawa, tetapi di seluruh Indonesia, karena mencakup seluruh perbankan, juga Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Kredit Usaha Rakyat (KUR), UMi, Mekaar, dan Pegadaian. Hal tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjawab pertanyaan wartawan usai m[...]
Selengkapnya -
Apr 29 2020Selama PSBB ‘Traffic’ Tol di Wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten berkisar 42 hingga 60%.
Ina Parliament Jakarta : Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melakukan pemantauan dan evaluasi pada jalan tol yang terdampak kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 terdapat 14 ruas tol tersebar di Provinsi DKI Jakarta, Banten, d[...]
Selengkapnya
