Artikel
-
Jan 23 2019Nelayan Manfaatkan Bank Mikro
Ina Parliament. Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para nelayan agar memanfaatkan bank mikro nelayan untuk modal kerja, untuk modal investasi. Pemerintah menargetkan bisa menyalurkan Rp975 miliar untuk bank mikro nelayan, namun sejauh ini yang tersalur baru Rp132 miliar. “Jadi masih jauh sekali. Tolong ini dimanfaatkan. Tapi ya kalau sudah ngambil ya ngangsur, nyicil. Harus itu,[...]
Selengkapnya -
Jan 23 2019Komisi XI Dukung Pengembangan Akses Pembiayaan PSBI
Ina Parliament. Aceh Besar, Komisi XI DPR RI mendukung pengembangan pembiayaan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) bagi masyarakat. Melalui program PSBI diharapkan akses masyarakat dapat mengakselarasi permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berdampak pada peningkatan ekonomi rakyat kecil. "Hasil Evaluasinya disini bagus ya sesuai dengan harapan Komisi XI, ditemukan bahwa m[...]
Selengkapnya -
Jan 22 2019Pemuda Harus Berperan Dalam Perjalanan Negara
Ina Parliament. Jakarta, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan, Forum Komunikasi Kepemudaan Islam yang terdiri dari beberapa organisasi kepemudaan, harus mengambil peranan penting dalam perjalanan negera ini. Terutama di saat organisasi kemahasiswaan sangat terikat dengan waktu serta akhir-akhir ini terlihat redup. “Ada semacam kekosongan. Organisasi kepemudaan pada umumnya sekarang tid[...]
Selengkapnya -
Jan 22 2019Netralitas TNI dan Polri pada Pemilu Tentukan Kualitas Demokrasi
Ina Parliament. Jakarta, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan salah satu faktor yang ikut menentukan kualitas demokrasi adalah netralitas TNI dan Polri dalam Pemilu. Hal ini merupakan amanah reformasi yang diatur dalam TAP MPR RI Nomor VII Tahun 2000 tentang Peran TNI dan Polri dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Bamsoet, sapaan akrab Ketua[...]
Selengkapnya -
Jan 22 2019Pemerintah Minta Saudi Tunda Kebijakan Rekam Biometrik di Indonesia
Ina Parliament. Jakarta, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menilai, pemberlakukan kewajiban biometerik sebagai syarat penerbitan visa membebani jemaah umrah. Untuk itu, Pemerintah dan DPR sependapat meminta kepada Pemerintah Saudi Agar menunda kebijakan tersebut. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag Arfi Hatim dalam [...]
Selengkapnya -
Jan 22 2019Menkominfo: Pembatasan ‘Forward’ WhatssApp Agar Hoaks Tidak Jadi Viral
Ina Parliament. Jakarta, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengemukakan, pembatasan pesan terusan atau forward melalui media sosial khususnya WhatsApp (WA) yang berlaku mulai Selasa (21/1) siang ini, ditujukan untuk membatasi agar konten negatif terutama hoaks tidak menjadi viral. “Saya sendiri, sejak September tahun lalu sudah bicara dengan WhatsApp. Juga dengan pemi[...]
Selengkapnya -
Jan 16 2019Presiden: “Hati-hati dan Cermat Dalam Kelola Tunjangan Hari Tua”
Ina Parliament. Bogor, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku dirinya mendengar banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang merasa khawatir saat memasuki masa pensiun, meskipun sebenarnya tunjangan-tunjangan yang diberikan pemerintah lebih dari cukup sepanjang penggunaannya tidak konsumtif. “Asal bisa menabung, bisa mengelola keuangan dengan baik,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan[...]
Selengkapnya -
Jan 16 2019Presiden: “Kalau Bicara Pakai Data, dan Jangan Pesimis”
Ina Parliament. Bogor, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanggapan atas kritikan sejumlah pihak yang menyebutkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kita banyak yang rontok, atau bahkan cenderung sudah bangkrut. Presiden meminta agar pihak-pihak yang menyebut sejumlah BUMN rontok bisa menunjukkan datanya. “Kalau kita bicara ya yang penting satu, pakai data, berbicara itu pakai data,” kat[...]
Selengkapnya -
Jan 16 2019Pemerintah Beri Modal Awal Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat Rp2,5 Triliun
Ina Parliament. Jakarta, Dengan pertimbangan guna mendukung kegiatan operasional dan kegiatan investasi Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), pemerintah memandang perlu memberikan modal awal kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018. Atas pertimbangan tersebut, pada 28 Desember 2018, Pr[...]
Selengkapnya
